Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Feminist Theory: Studi Kasus Kota Sorong dan Implementasi SDGs 

Rahayu Devita
Sorong,Papua Barat Daya, Indonesia
Journal 

Abstrak 

Tulisan ini menganalisis isu hak kesehatan reproduksi perempuan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam kerangka Feminist Theory pada studi Hubungan Internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, dengan data sekunder dari laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, dokumen PBB, dan sumber literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi instrumen internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi hak kesehatan reproduksi di wilayah konflik seperti Papua Barat masih terkendala faktor struktural (akses layanan), kultural (stigma), dan ekonomi (kemiskinan). Studi ini menegaskan bahwa penguatan literasi kesehatan reproduksi, perlindungan hukum, dan kerjasama multi-level dengan aktor internasional seperti WHO dan UN Women diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif.

Kata kunci: kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, teori feminis, Sorong, SDGs.

Pendahuluan

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, mencakup hak setiap perempuan untuk mengakses informasi, layanan kesehatan, dan membuat keputusan bebas serta bertanggung jawab terkait tubuh dan reproduksinya (WHO, 2015). Dalam konteks global, isu ini menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional seperti Beijing Platform for Action dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 5 yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di Indonesia, tantangan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi masih signifikan, terutama di wilayah dengan tingkat konflik tinggi dan keterbatasan infrastruktur seperti Papua Barat. Kota Sorong, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah ini, masih menghadapi tingginya angka kekerasan berbasis gender, terbatasnya akses layanan kesehatan reproduksi, dan lemahnya perlindungan hukum yang efektif.

Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Feminisme dalam Hubungan Internasional yang memandang bahwa isu-isu perempuan tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan global maupun domestik. Feminist Theory menekankan perlunya melihat pengalaman perempuan sebagai subjek dan aktor penting dalam politik internasional, serta mengkritisi bias patriarki yang mengabaikan kebutuhan dan perspektif mereka (Tickner, 2001).

Tinjauan Pustaka

Teori Feminisme dalam Hubungan Internasional

Teori feminis dalam HI berangkat dari kritik terhadap teori-teori arus utama seperti realisme dan liberalisme yang cenderung mengabaikan peran perempuan. Feminisme melihat bahwa politik global tidak netral gender, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa patriarki (Enloe, 2014). Dalam konteks hak reproduksi, teori ini menggarisbawahi bahwa pengambilan keputusan di level global hingga lokal sering kali mengecualikan pengalaman perempuan.

Norma Internasional tentang Kesetaraan Gender

Indonesia telah meratifikasi CEDAW (UU No. 7 Tahun 1984) dan ikut dalam komitmen SDGs. Tujuan 5 SDGs menargetkan penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya terhadap perempuan, serta menjamin akses penuh terhadap partisipasi sosial, ekonomi, dan politik.

Hak Kesehatan Reproduksi

WHO mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Pemenuhan hak ini tidak hanya soal layanan medis, tetapi juga kebebasan dari diskriminasi, kekerasan, dan paksaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui:

1. Data sekunder: Laporan tahunan PPPA Kota Sorong, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dan publikasi WHO serta UN Women.

2. Analisis dokumen: UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dokumen SDGs, dan CEDAW.

3. Analisis konten: Mengidentifikasi pola dan tema utama terkait hambatan hak reproduksi perempuan di Sorong.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Sorong

Berdasarkan data PPPA Kota Sorong, pada Januari–Juni 2023 tercatat 91 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan dominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Angka ini hampir sama dengan 2022 yang mencapai 90 kasus, menunjukkan tren stagnasi tinggi.

Kasus mencakup pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, perkawinan paksa, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Situasi semakin kompleks di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan informasi.

2. Kendala Struktural dan Kultural

Hambatan utama meliputi:

• Akses layanan terbatas di wilayah pedalaman dan pinggiran kota.

• Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pengucilan di sekolah.

• Kondisi ekonomi buruk yang memaksa perempuan masuk ke pekerjaan rentan.

3. Peran Organisasi Internasional

Kerjasama Indonesia dengan WHO dan UN Women membuka peluang penguatan kapasitas layanan kesehatan reproduksi. Program global seperti SDGs memberikan kerangka normatif, namun implementasi di daerah konflik memerlukan strategi khusus.

4. Analisis Teori Feminisme

Dari perspektif feminis, kasus di Sorong mencerminkan marginalisasi perempuan akibat struktur patriarki yang kuat, diperparah oleh faktor ekonomi dan politik. Feminist Theory menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan, bukan sekadar penerima bantuan.

Kesimpulan

Hak kesehatan reproduksi perempuan di Kota Sorong masih menghadapi hambatan signifikan meskipun terdapat kerangka hukum nasional dan komitmen internasional. Implementasi kebijakan perlu memperhatikan konteks lokal, termasuk faktor budaya dan konflik. Feminist Theory menawarkan perspektif kritis untuk memahami dan mengubah struktur yang menindas perempuan.

Rekomendasi

1. Peningkatan literasi kesehatan reproduksi melalui pendidikan formal dan non-formal.

2. Penguatan perlindungan hukum dengan pendampingan korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

3. Kolaborasi multi-level antara pemerintah, LSM lokal, dan lembaga internasional.

4. Pembangunan infrastruktur layanan kesehatan reproduksi di wilayah terpencil.

Daftar Pustaka

• Enloe, C. (2014). Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. University of California Press.

• Tickner, J. Ann. (2001). Gendering World Politics. Columbia University Press.

• United Nations. (2015). Sustainable Development Goals.

• WHO. (2015). Sexual and Reproductive Health.

• UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

• Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.