INDONESIA
DALAM MEMBANTU KOREA SELATAN TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK
SEMENANJUNG KOREA
Pendahuluan
Konfik
yang terjadi di Semenanjung Korea yang berawal dari perbedaan ideologi yang dianut
setelah perang dunia ke-2,dimana Korea Utara memilih menggunakan ideologi
Komunisme dan Korea Selatan memilih untuk menggunakan ideologi
demokrasi-liberal merupakan salah satu konflik internasional yang hingga saat
ini belum menemui titik temu.Bahkan salah satu dampak dari adanya konflik ini
adalah perang korea yang merupakan salah satu perang saudara terburuk didunia
yang memakan jutaan korban antar kedua negara.Persaingan antar kedua negara
dalam berbagai bidang terus berlanjut hingga saat ini walaupun dalam
kenyataannya Korea Selatanlah yang semakin membaik khususnya dalam bidang
ekonomi.
Hubungan
Indonesia sendiri dengan kedua negara sejak masa pemerintahan Sukarno hingga
SBY cukup baik,walaupun pada awalnya Indonesia lebih dekat dengan Korea Utara ,
namun sejak kepemimpinan orde baru,hubungan Indonesia dengan Korea Selatan
perlahan mulai membaik dan hingga saat ini kedua negara telah menjalin hubungan
diplomatik yang begitu akrab.
Dengan
adanya hubungan Indonesia-Korea Selatan bukan hanya berpengaruh pada bidang
diplomatik saja namun juga pada berbagai bidang mulai dari sosial-ekonomi,budaya
dan tentu saja politik.Dari kerjama antar kedua negara dalam bidang politik,Indonesia
dengan politik luar negeri Bebas Aktif dan kedekatan dengan kedua negara ini dipercaya
Korea Selatan dalam penyelesaian masalah semenanjung Korea dengan harapan besar
dari Korea Selatan agar Indonesia menyelenggarakan JIM (Jakarta Informal
Meeting) yang ke-dua yang membahas kasus semenanjung korea.Dan diharapkan hasil
dari JIM yang ke-2 ini dapat menjadi solusi konflik semenanjung korea.
Pembahasan
Sejarah
Konflik Korea
Dalam
sejarahnya,Jepang pada tahun 1910 pernah menduduki kerajaan Chosun (sekarang dikenal
sebagai Korea) yang sekaligus mengakhiri kekaisaran Korea.Pada tahun 1945
diakhir perang dunia ke-2 tentara Uni Soviet menduduki bagian utara Korea
sedangkan tentara Amerika Serikat menduduki bagian selatan Korea.Setelah tiga tahun
berada dalam masa pengawasan negara pemenang perang,semenanjung Korea memiliki
dua pemerintahan yang berbeda ideologinya.Pada tahun 1948 Kim Il Sung
mendirikan pemerintahan komunis dengan nama Republik Rakyat Demokrat Korea
(Korea Utara) sedangkan Rhee Syng-Man memberikan pemerintahan pro Amerika
Serikat dengan nama Republik Korea (Korea Selatan) pada tahun yang sama. (Mas'oed,
2005)
Adanya
kedua pemerintahan di Korea menyebabkan terjadinya ketegangan antara kedua
pihak yang pada tanggal 25 juni 1950,Korea Utara menyerang Korea Selatan dan
mengakibatkan terjadinya perang Korea. Perang Korea tejadi selama tiga setengah
tahun merupakan perang saudara yang paling keji dalam sejarah dunia (Mas'oed, 2005) .
Atas
bantuan PBB pada tahun 1953 pertempuranpun diakhiri dengan gencatan
senjata.Hingga saat ini perundingan yang dilakukan berbagai pihak terutama yang
diinisiasi oleh Korea selatan selalu gagal dilaksanakan.
Politik “Bebas-Aktif” Indonesia
Pengertian
politik luar negeri secara umum Menurut J Frankel merupakan pencerminan
dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah
dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari
kondisi dalam negeri.Setiap negara memiliki Politik luar negerinya
masing-masing,Indonesia sendiri memiliki politik luar negeri yang dikenal
sebagai politik luar negeri “Bebas Aktif” yang sikap politik luar negeri yang
tidak terikat oleh suatu ideologi/tidak masuk blok negara asing tertentu dan secara
aktiv mengambil prakarsa dalam mengembangkan persahabatan dan kerjasama
internasional (Elzabar, 2012) .
Hubungan Indonesia dan Korea
Selatan
Walupun
politik luar negeri Indonesia dikenal dengan politik luar negeri “Bebas aktif” namun
pada mulainya (era Sukarno) hubungan
Indonesia dan Korea Selatan kurang begitu baik dikarenakan Indonesia di bawah
kepemimpinan Sukarno lebih condong ke Korea Utara yang menganut ideologi
komunis.Hal ini lebih disebabkan karena masalah intern dimana pada saat itu Sukarno
lebih banyak di pengaruhi oleh PKI (Partai komunis Indonesia).Setelah Sukarno
digantikan Suharto,Suharto yang dikenal lebih pro terhadap Amerika Serikat mulai mendekati Korea Selatan untuk
membuka peluang bagi jalinan kerjasama antar kedua negara yang diawali dalam
bidang diplomatik yang juga didukung oleh Korea Selatan dengan “usaha mendekati
dunia ketiga” yang mana pada tanggal 1 Desember 1966 dibuka kantor Konsulat
Jenderal Republik Korea di Jakarta (Seung-Yoon, 2005) .
Usaha
yang cukup keras antara Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun hubungan
diplomatik membuahkan hasil yang cukup memuaskan karena seiring dengan
berjalannya waktu kedua Negara ini kemudian saling menyetujui hubungan
kenegaraannya dari tingkat konsuler ke tingkat diplomatic penuh pada tanggal 18
september 1973 yang membuat dibukanya Kedutaan Besar Republic Korea (KBRK) dan
Kedutaan Besar Republic Indonesia (KBRI) dan hubungan diplomatic penuh pun secara
resmi dimulai dari bulan Agustus 1978.
Seiring
dengan dibukanya kedutaan besar antar kedua Negara,sering diadakannya
serangkaian pertemuan puncak antara Indonesia dan Korea selatan yang
membicarakan berbagai macam bentuk kerjasama
dalam bidang politik,teknologi maupun ekonomi yang saling menguntungkan
kedua Negara. Masalah ideology yang dianut para pemimpin Negara yang awalnya
menjadi penghalang selama dua dasawarsa dalam kerjasama antara Indonesia dan
Korea Selatan kini sudah tidak menjadi masalah bagi kedua belah pihak karena
saat ini telah tercipta hubungan politik-diplomatik yang saling ketergantungan
dan hubungan win win atau saling mengisi antara Indonesia dan Korea Selatan
selama lebih dari 40 tahun ini.
Upaya Indonesia Terkait Permasalahan
Konflik Korea
Seiring
dengan semakin eratnya hubungan antara Indonesia-Korea Selatan dalam berbagai
bidang,pemerintah Korea Selatan dalam berbagai kesempatan meminta pemerintah
Indonesia untuk menjembatani perbaikan hubungan antar Korea dengan meminta
kesediaan Korea Utara untuk memulai dialog antar Korea. Lebih jauh lagi Korea Selatan
menginginkan agar kemajuan hubungan antar Korea itu dapat lebih memberi
keuntungan bagi Korea Utara dengan dinormalisasikannya hubungan antara Korea
Utara dan Amerika Serikat (Seung-Yoon, 2005) .
Selain
itu juga pemerintah Korea Selatan dibawah kepemimpinan Kim Young-Sam meminta
kepada Indonesia agar menyampaikan usulan mengenai pertemuan empat negara
(Korea Utara,Korea Selatan,Amerika Serikat dan China) kepada pemerintah Korea Utara.
Permintahan pemerintah Korea Selatan terhadap Indonesia terkait konflik Korea
ini dikarekanan hubungan diplomatik Indonesia dengan Korea Utara sendiri
dikenal cukup baik.
Menanggapi
permintaan pemerintah Korea Selatan,pemerintah Indonesia yang saat itu dibawah
kepemimpinan Megawati Sukarno Putri pada saat kunjungan ke Korea,beliau sebelum
berkunjung ke Korea Selatan terlebih dulu berkunjung ke Korea Utara pada
tanggal 28-30 maret 2002.Dalam kunjungannya Megawati menyampaikan secara
langsung kepada presiden Korea Utara,Kim Jong Il,keinginan Korea Selatan untuk
memajukan hubungan antar-Korea dan dalam wawancaranya dengan para wartawan di Seoul
pada tanggal 30 maret 2002,Megawati menyampaikan bahwa permintaan tersebut
ditanggapi secara positif oleh Kim Jong-Il.Dan walaupun usaha Indonesia dalam
menyampaikan permintaan Korea Selatan terhadap Korea Utara namun secara tidak
langsung pada tanggal 15 Agustus 2002,diadakan proyek mempertemukan keluarga
terpisah oleh Korea Selatan dan Utara yang berlangsung di Seoul dan di
Pyongyang.Mereka yang selama 50 tahun benar-benar saling merindukan dapat
bertemu kembali (Mas'oed, 2005) .
Menurut
liputan6.com dalam pertemuan Forum Demokrasi Bali (BDF) III, yang berlangsung
di Nusa Dua pada 9-10 Desember 2010 lalu, Menteri Luar Negeri Marty M.
Natalegawa menyatakan, Indonesia siap menjadi fasilitator penyelesaian damai
atas konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea.
Pemerintah
Korea Selatan sendiri begitu mengharapkan Indonesia untuk dapat melaksanakan JIM
(Jakarta Informal Meeting) yang ke-dua.Pelaksanaan JIM yang pertama masalah yang dibahas adalah
terkait konflik empat partai di vietnam dan hasilnya cukup baik.Untuk itulah
pemerintah Korea Selatan meyakini bahwa JIM dapat digunakan sebagai jalan
keluar permasalahan semenanjung Korea. Sebelumnya pada tanggal 16 agustus 2012
ketika ditanya apakah ada rencana untuk mempersiapkan JIM ke-2,Menteri Luar Negeri
Indonesia,Marty Natalegawa mengatakan bahwa dia sedang menunggu hasil pertemuan
enam negara dan akan melantik duta besar yang berkuasa penuh dan berkemampuan
dalam menangani permasalahan semenanjung Korea. Namun hingga saat ini realisasi
JIM yang ke-2 belum dapat terlaksana.
Peran
indonesia dalam membantu Korea Selatan terkait penyelesaiam konflik Semenanjung
Korea bukan hanya akan berdampak pada membaiknya hubungan antara kedua negara,keamanan
regional dan juga keamanan global.Hal ini dikarenakan adanya senjata pemusnah
masal (nuklir) yang dikembangkan oleh kedua negara terutama rudal yang dimiliki
Korea Utara yang sangat berbahaya bagi seluruh kehidupan di Bumi.Selain itu
juga dengan turut berperan dalam penyelesaian konflik korea, Indonesia dapat
melaksanakan salah satu tujuan politik luar negeri nya (“ikut melaksanakan
ketertiban dunia...” ) serta dapat menunjukan eksistensi dan keahlian diplomasi
Indonesia di kancah Internasional.
Kesimpulan
Konflik
Semenanjung Korea yang berlangsung selama puluhan tahun yang berawal dari
perbedaan ideologi dan menjadi salah
satu isu global dewasa ini membuat diperlukannya mediator yang dapat
menjembatani kedua Negara.Dan Indonesia merupakan salah satu kandidat terkuat
sebagai mediator antar kedua negara.Hal ini dikarenakan adanya hubungan baik Indonesia
dengan Korea Utara maupun dengan korea selatan yang sejalan dengan politik luar
negeri bebas aktiv indonesia yang bersifat netral.
Namun
sejauh ini peran Indonesia dalam
membantu penyelesaian konflik di semenanjung korea belum begitu
besar walaupun secara umum Korea Selatan dan Utara percaya pada Indonesia.Hal
ini membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia bebas aktiv hingga saat ini
relevan dengan perkembangan jaman namun dalam prakteknya saat ini pemerintah Indonesia
nampak berhati-hati dalam mengambil
keputusan terkait permasalahan konflik Korea.Sehingga peran diplomasi Indonesia
dalam konflik semenanjung Korea belum dapat menunjukan eksistensinya.Hingga
saat ini diharapkan adanya penyelesaian
dalam konflik semenajung korea yang mana saat ini kesepakatan yang dilakukan hanya
berupa genjatan senjata bukan perjanjian
resmi yang tidak menjamin perdamaian dikarenakan sewaktu-waktu dapat terjadi perang
kembali.
Daftar Pustaka/Referensi
Elzabar, S. (2012). Kamus
Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Utama.
Mas'oed, M. (2005). Memahami Politik Korea.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Seung-Yoon, Y. (2005). 40 Tahun Hubungan
Indonesia-Korea Selatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Komentar